Makalah Intermedite Training LK 2 Hmi Cabang Kendari

BAB I

PENDAHULUAN

A.      LATAR BELAKANG

Karakteristik khas pola gerakan HMI sejak awal berdirinya adalah tidak memisahkan gerakan politik dengan gerakan keagamaan. Berpolitik bagi HMI adalah suatu keharusan, sebab untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan HMI haruslah dilakukan secara politis. Hal ini dikuatkan pula oleh pendiri HMI, Lafran Pane, bahwa bidang politik tidak akan mungkin dipisahkan dari HMI, sebab itu sudah merupakan watak asli HMI semenjak lahir. Namun hal itu bukan berarti HMI menjadi organisasi politik, sebab HMI lahir sebagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (ormas), yang menjadikan nila-nilai Islam sebagai landasan teologisnya, kampus sebagai wahana aktivitasnya, mahasiswa Islam sebagai anggotanya. Background kampus dan idealisme mahasiswa merupakan faktor penyebab HMI senantiasa berpartisipasi aktif dalam merespon problematika yang dihadapai umat dan bangsa, jadi wajar jika HMI tetap memainkan peran politiknya dalam kancah bangsa ini. Selain itu, argumentasi lain dikemukakan oleh Rusli karim dalam tulisannya; “Walaupun HMI bukan organisasi politik, tetapi ia peka dengan permasalahan politik. Bahkan kadang-kadang karena keterlibatannya yang sangat tinggi dalam aktivitas politik ia dituduh sebagai kelompok penekan (pressure group)”.

Watak khas pola gerakan politik HMI ini yang terinternalisasi sejak kelahirannya ini menjadikan HMI senantiasa bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas organisasinya, sehingga kehati-hatian inilah yang melahirkan sikap moderat dalam aktivitas politik HMI. Lahirnya sikap moderat ini sebagai konsekuensi logis dari kebijakan HMI memposisikan dirinya harus senantiasa berada diantara berbagai kekuatan kepentingan agar HMI bisa lebih leluasa untuk melakukan respon serta kritisismenya dalam mencari alternatif dan solusi dari problematika yang terjadi disekitarnya. Namun sebagai konsekuensi logis pula bagi HMI, dengan sikap moderat dalam aktivitas politiknya ini, munculnya kecenderungan sikap akomodatif dan kompromis dengan kekuatan kepentingan tertentu, dalam hal ini penguasa.

Sikap politik HMI dalam proses kesejarahannya memperlihatkan dinamika yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama kaitannya antara sikap politik HMI dengan konsisi sosial politik yang terjadi pada masa tertentu. Sedikitnya ada dua faktor yang mempengaruhi pola gerakan HMI, yaitu; pertama faktor internal, faktor ini berupa corak pemikiran keIslaman-keIndonesiaan yang dipahami HMI dan kultur gerakan HMI yang dibentuk sejak kelahirannya; kedua faktor eksternal. HMI yang menegaskan dirinya sebagai organisasi berbasis Islam dengan ajaran Islam sebagai landasan nilai dalam gerakannya, tentunya tidak bisa dilepaskan dari komunitas Islam. HMI pun menegaskan dirinya sebagai anak kandung umat Islam yang senantiasa akan berjuang bersama-sama umat dan ditengah-tengah umat dalam memperjuangkan terciptanya masyarakat adil makmur  yang  diridhai  Allah  SWT. Oleh karena itu, pola gerakan HMI akan banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi  sosio-aspiratif umat Islam. Karena sosio-aspiratif ini pasti berbeda-beda sesuai dengan perkembangan jaman, maka pola gerakan HMI dalam konteks ini pun akan berubah sesuai dengan kondisi sosio-aspiratif umat Islam.

Harapan Organisasi HMI dideklarasikan (antara lain) sebagai organisasi mahasiswa yang independen, kader Umat dan Bangsa, dan tidak menjadi underbouw sebuah partai politik, termasuk partai politik Islam. Wajar jika Jenderal (Besar) Sudirman saat itu menyambut HMI sebagai Harapan Masyarakat Indonesia karena dalam HMI berkumpul orang terpelajar, yang tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi masa depan bangsanya. Ada warna ke-Islaman dan ke-Bangsaan sejak kelahirannya. Tidak mengherankan, ketika RI menghadapi perang kemerdekaan melawan Belanda, mereka juga mendirikan pasukan bersenjata yang dikenal sebagai Corp Mahasiswa. Dengan cita-cita pendirian HMI seperti itu, harus diakui, tidaklah mudah memegang khittah HMI di tengah lingkungan keumatan dan kebangsaan selama ini. Pluralisme yang mewarnai umat dan bangsa tentu menyulitkan formula HMI sebagai kader umat dan bangsa.

Dalam perjalanannya, HMI selalu ditarik ke kanan dan ke kiri untuk berpihak kepada salah satu kekuatan umat dan bangsa. Sikap independen sering menjadi pertaruhan tidak mudah. Tidak jarang HMI dikesankan sebagai tidak independen lagi.

Oleh karena itu merujuk kondisi yang telah penulis paparkan diatas maka penulis ingin membahas dengan lebih rinci tentang persoalan-persoalan tersebut dalam makalah ini yang berjudul “Peran HmI Sebagai Pengontrol Sosial Dalam Menyikapi Kebijakan Nasional ”

B.       RUMUSAN MASALAH

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari perannya sebagai Agen Of Social Control. Sifat, bentuk dan problematika yang dihadapinya sangat bercorak. Tentunya dengan ciri khas tersendiri HMI menanggapi problematika perpolitikan indonesia dalam menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu permasalahan rumusan masalah yang ingin penulis kaji adalah berkaitan dengan:

1.      Pengertian Pengontrol Sosial

2.      Bagaimana Peran HmI Sebagai Pengontrol Sosial

3.      Bagaimana Peran HmI Dalam Menyikapi Kebijakan Nasional

Seperti telah disinggung di atas, bahwasanya HMI tidak bisa pisah dari dari perannya begitu saja, dengan kekuatan retorika yang dimainkan dan menjawab problematika Ke-Islaman dan Ke-Bangsaan dalam menjawab tantangan zaman yang maju. Oleh karena itu, kajian ini untuk melihat dinamika seajarah gerakan dan peran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sangat perlu di kaji.

C.    TUJUAN

Makalah ini bertujuan untuk menganalisa dan mengungkap efek positif dan negatif peran HMI dalam menyikapi kebijakan nasional pasca pilpres 2014 di Indonesia penulis ingin mencoba merealisasikan peran HMI di Indonesia dan mengungkap dinamika sosial pasca pilpres sehingga dapat direspon untuk mahasiswa maupun masyarakat dan mempraktekkannya serta menjaga perdamaian Indonesia. Oleh karena itu tujuan masalah yang ingin penulis kaji adalah berkaitan dengan:

1.      Pengertian Pengontrol Sosial (Social Of Control)

2.      Bagaimana Peran HmI Sebagai Pengontrol Sosial (Social Of Control)

3.      Bagaimana Peran HmI Dalam Menyikapi Kebijakan Nasional

BAB II

PEMBAHASAN

A.      PENGERTIAN PENGONTROL SOSIAL (SOCIAL OF CONTROL)

Adapun Pengertian Kontrol sosial menurut para pakar :

1.      Peter I. Berger

Adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang.

2.      Roucek & Warren

Adalah proses yang terencana atau tidak terencan untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai-nilai kelompok tempat mereka tinggal.       

3.      Soejono Soekanto

Pengontrol sosial Adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

4.      Astrid S. Susanto

Pengontrol sosial atau Pengendalian sosial adalah kontrol yang bersifat psikologis dan nonfisik karena merupakan “tekanan mental” terhadap individu sehingga individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian dalam kelompok tersebut.

5.      Joseph Roucek

Pengontrol sosial atau Pengendalian sosial merupakan segala proses, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mamtuhi kaidah, norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk mengatasi perilaku menyimpang, masyarakat harus melakukan pengendalian sosial atau kontrol sosial terhadap anggota masyarakat agar menaati nilai dan norma yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan sosial. Pengendalian sosial dilakukan dengan mengacu pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga siapapun yang melakukan pengendalian sosial memiliki standar ukuran yang sama. Kesamaan ini diperlukan agar tidak terjadi perbedaan cara pengendalian, sehingga kesewenang-wenangan atau main hakim sendiri bisa dihindari. Oleh karena itu harus ada lembaga sosial tertentu yang diberi tugas menjalankan pengendalian sosial di masyarakat, di antaranya adalah lembaga kepolisian, pengadilan, adat dan tokoh masyarakat.

Jadi, Kontrol sosial dapat disimpulkan sebagai semua cara yang atau sarana yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku.

B.       PERAN HMI SEBAGAI PENGONTROL SOSIAL (SOCIAL OF CONTROL)

Peran HmI sebagai sosial control terjadi ketika ada hal yang ganjil didalam masyarakat terlebih terjadi didalam pemerintahan kita yang sangat korup ini. Gagasan, pendapat, serta ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa sangat berperan aktif dalam menjaga, memperbaiki dan menjadikan nilai dan norma didalam masyarakat kembali stabil dan bisa dikendalikan kembali. Norma dan moral sering dianggap remeh oleh sebagian dari kita yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok daripada kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnnya.

Era globalisasi sepertinya menggerus organisasi HmI sebagai wadah dalam membentuk kader yang paham akan peran dan fungsinya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Situasi memang telah berubah. Basis sosial mahasiswa memang telah bertambah besar tetapi pemikiran mereka tidak lagi “elite”. kader HmI saat ini lebih bersifat apatis tanpa mau memikirkan nasib masyarakat yang sebenarnya menaruh harapan besar agar mahasiswa mampu melakukan perubahan. Sistem pendidikan saat ini juga semakin memperkeruh suasana. Semakin maraknya kapitalisasi pendidikan mengakibatkan proses pendidikan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang mempunyai kemampuan dalam segi financial. Akibatnya mereka yang merasakan pendidikan adalah orang orang yang berstatus ekonomi mapan, yang merasakan kenyamanaan dalam kondisi aktifitas sehari hari.  Hal ini berdampak kepada sulitnya mereka mencoba menyuarakan kondisi masyarakat yang sebenarnya, karena mereka yang menyandang status sebagai mahasiswa merupakan orang orang yang tidak merasakan bagaimana kondisi realita di masyarakat
Dalam konteks gerakan yang dibangun harus jujur dapat dikatakan masih jauh dari harapan.

Ditengah derasnya permasalahan Negara pasca pilpres, banyaknya pemetakan dan ketimpangan dalam masyarakat, masyarakat menjadi korban dari politik yang di mainkan oleh para elit politik, gerakan mahasiswa (lewat organisasi HMI) seperti tidak menunjukan tajinya sebagai garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Kader HmI saat ini dipandang tak lebih dari sekadar kerumunan massa. Hubungan antara kader HmI dengan masyarakat semakin menjauh. Hal ini menyebabkan stigma masyarakat terhadap gerakan kader HmI saat ini cenderung kearah negatif. Aksi aksi kader HmI dianggap sering menyebabkan kerusuhan dan mengganggu stabilitas masyarakat. Peran media yang cenderung dipolitisasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan semakin mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk memberikan citra buruk terhadap gerakan kader HmI. Selain itu Gerakan gerakan yang dibangun hanya sekedar menunjukan sebuah eksistensi sebagai pelampiasan intelektual dari status kadernya. Aksi yang dilakukan tak lebih untuk menunjukan pencitraan suatu organisasi agar dipandang konsisten dalam melakukan gerakan. 

Dinegara kita ini, masyarakat khususnya masyarakat tingkat menengah kebawah sangat merasakan bahwa pemerintah hanya memikirkan dirinya sendiri, beserta keluarga mereka tentunnya. Banyak diantara mereka hanya mengumbar janji didalam kampanye, baik pilkada, pilpres , dan lainnya. Hukum pun bisa dengan mudah dibeli dengan uang. Korupsi sudah sangat memprihatinkan dinegara ini. Terlebih biaya pendidikan yang teramat sangat mahal. Tentu hal ini tidak dirasakan bagi mereka yang berduit dan berkantong tebal. Akan tetapi orang seperti kita ini yang notabennya masyarakat golongan menengah kebawah sangat amat sangat merasakannya. Inilah mengapa kita sebagai kader HmI harus bertindak serta berperan aktif dengan ilmu dan kemampuan yang kita miliki.

Watak khas pola gerakan politik HMI ini yang terinternalisasi sejak kelahirannya ini menjadikan HMI senantiasa bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas organisasinya, sehingga kehati-hatian inilah yang melahirkan sikap moderat dalam aktivitas politik HMI. Lahirnya sikap moderat ini sebagai konsekuensi logis dari kebijakan HMI memposisikan dirinya harus senantiasa berada diantara berbagai kekuatan kepentingan agar HMI bisa lebih leluasa untuk melakukan respon serta kritisismenya dalam mencari alternatif dan solusi dari problematika yang terjadi disekitarnya. Namun sebagai konsekuensi logis pula bagi HMI, dengan sikap moderat dalam aktivitas politiknya ini, munculnya kecenderungan sikap akomodatif dan kompromis dengan kekuatan kepentingan tertentu, dalam hal ini penguasa. Sikap politik HMI dalam proses kesejarahannya memperlihatkan dinamika yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama kaitannya antara sikap politik HMI dengan konsisi sosial politik yang terjadi pada masa tertentu.

Selain itu sebagai mahasiswa harus menumbuhkan jiwa kepedulian sosial yang peduli terhadap masyarakat lain. Hal ini dapat diwujudkan ketika pemerintah memberikan kebijakan yang dirasa sangat merugikan rakyat. Akan tetapi wujud tingkah laku tidak hanya dengan demo atau turun kejalan saja. Melainkan dari pemikiran, diskusi atau debat dan yang lainnya. Kepedulian juga bisa ditunjukkan dengan cara memberi bantuan moril dan materil kepada rakyat yang membutuhkan.

Kita sebagai kader HmI sebaikknya harus selalu berfikir positif atas semua yang terjadi dipemerintahan kita. Jangan biarkan pemikiran masyarakat bahwa kader HmI hanya bisannya Cuma demo saja. Akan tetapi juga memberikan solusi dan hasil yang seharusnya dapat memberikan dampak yang baik bagi Bangsa Indonesia.

HMI pada umumnya harusnya menjadi kawah candradimuka yang melahirkan intelektual-intelektual progresif. Sudah seharusnya organisasi mahasiswa melahirkan kader kader yang berjiwa kerakyatan, bukan kekuasaan. Tanpa adanya koreksi dalam penentuan tiap langkah yang akan ditempuh oleh sebuah organisasi dapat membawa organisasi  ke arah yang salah dan besar kemungkinan justru menjadi pemicu konflik disintegrasi. Beberapa pengalaman mencatat bahwa organisasi mahasiswa telah bergeser menjadi “alat” bagi kepentingan beberapa orang saja.

 Perubahan adalah sesuatu yang mutlak terjadi di dunia ini, sedangkan penyikapan secara matang, arif dan bijaksana dilandasi oleh pemikiran yang realistis dan rasional merupakan suatu keharusan jika kita tidak ingin ketinggalan atau bahkan hancur. Semoga kita masih yakin bahwa usaha dalam merubah bangsa akan sampai ketujuan melalui gerakan HmI. Selain itu, argumentasi lain dikemukakan oleh Rusli karim dalam tulisannya;

“Walaupun HMI bukan organisasi politik, tetapi ia peka dengan permasalahan politik. Bahkan kadang-kadang karena keterlibatannya yang sangat tinggi dalam aktivitas politik ia dituduh sebagai kelompok penekan (pressure group)”.

C.      PERAN HMI DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN NASIONAL

Usman Hamid (2012) menyebut Indonesia saat ini sudah selayaknya diberi nama Indonesia pasca-Reformasi. Impian impian Reformasi 1998 sudah berakhir. Periode perubahan rezim sudah berlalu dan menghasilkan banyak perubahan: kebebasan sipil-politik yang meluas, luruhnya supremasi militer, dan bangkitnya politik sipil melalui sistem multipartai. Perubahan rezim kekuasaan dilaksanakan melalui jalan damai yang terencana dan dilaksanakan secara berkala. Indonesia telah berada di jalur konsolidasi demokrasipun sering dipuji sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara muslim demokratis terbesar di dunia. Namun posisi itu bukan jaminan bahwa bangsa Indonesia akan sampai pada cita-cita bersama. Menurut Robert Dahl (1998) tantangan terbesar menuju demokrasi yang bermutu tinggi adalah masalah pembagian sumber daya politik yang tidak merata. 

Kader-kader HMI dituntut untuk memiliki pendidikan setinggi-tingginya, berwawasan luas, berpikir rasional, kritis dan objektif sekaligus bertanggung jawab atas terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Sehingga HMI tidak hanya sekedar "tidur" dan bersemedi di kantor-kantornya akan tetapi HMI bersama rakyat membangun peradaban yang kuat. Selanjutnya, para kader HMI harus senantiasa menginternalisasi dan mengoperasionalisasi spirit nilai ajaran Islam dalam segenap praktek berorganisasinya

Menyaksikan kondisi ini, mau tidak mau HMI sebagai bagian dari anak Bangsa dituntut untuk membuktikan komitmennya terhadap perjuangan Ummat dan Bangsa, komitmennya terhadap perwujudan tatanan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Karena itu, Bangsa ini membutuhkan pembaharuan, pembaharuan kebijakan agar bangsa ini dapat keluar dari situasi keterbelakangan dan keterjajahan yang kita alami hari ini. HMI sebagai bagian integral dari umat pada umumnya dan gerakan mahasiswa khususnya, dituntut untuk melakukan upaya pemberdayaan sumber daya umat sebagai implementasi dari komitmen moral dan intelektualnya. Komitmen semacam itu merupakan keharusan untuk menghadapi tantangan yang demikian dahsyat. Untuk menyikapi dan menghadapinya, mensyaratkan adanya kader dengan citra diri paripurna, komitmen dan integritas yang mantap, sikap yang tegas, kemampuan intelektual, skill manajerial yang profesional, dan kepemimpinan yang tanggguh.

Perjuangan ini tentu saja perjuangan panjang dan membutuhkan manusia-manusia tangguh dan terorganisir rapih demi keberhasilan perjuangan. Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Disinilah letak pentingnya HMI sebagai organisasi perjuangan dan organisasi kader agar perjuangan kita berkelanjutan dan terorganisir baik sehingga targetnya dapat tercapai. Namun HMI bukanlah organisasi tanpa belitan masalah, berbagai persoalan internal dan eksternal turut membingkai dalam dinamika HMI. Karena itu perlu adanya rancangan kerangka gerak lanjutan untuk melakukan perubahan, pembaharuan dan pergerakan-perjuangan di HMI.

Salah satu upaya HMI dalam pemberdayaan umat Islam khususnya dan bangsa pada umumnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial ekonomi dan politik dilakukan HMI pada waktu pembukaan kongres ke-20 di istana Negara Jakarta, 21 Januari 1995. Pada acara pembukaan Kongres tersebut M.Zahya Zaini Ketua Umum PB HMI menyampaikan pidatonya di hadapan tamu undangan termasuk Presiden Soeharto, pada intinya Yahya Zaini mengatakan:

1.      Harus adanya keseimbangan antaran pembangunan dan politik, perkembangan mengesankan dibidang ekonomi kurang di ikuti oleh bidang politik. Bukan kita ingin menyatakn  bahwa kehidupan politik itu tidak berubah. Bidang politik selama orde baru justru memperlihatkan kemampuannya untuk secara nyata berhasil menciptakan stabilitas sehingga memungkinkan kita untuk hidup secara damai dan terus dapat membangun.

2.      Dalam persepektif pembangunan politik kita, institusi-institusi politik atau badan-badan demokrasi belum maksimal memainkan fungsi dan perannya. Akibatnya aspirasi masyrakat masih sering tersumbat. Kondisi inilah yang menuntut pemerintah dan masyarakat untuk terus menggelindingkan proses demokratisasi dengan bingkai-bingkai pancasila. Karena demokrasi bukan untuk demokrasi, demokrasi adalah untuk melapangkan jalan bagi terwujudnya tujuan nasional.

3.      Dalam menghadapi permasalan yang ada seperti, gejala penyalah gunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan, praktik kolusi dan korupsi adalah cerminan tidak berfungsinya system nilai yang menjadi control dalam landasan etik dari bekerjanya satu system. Itulah sebabnya mengapa kita wajib untuk melakukan refleksi Kritis. Bagi HMI hal tersebut muncul lantaran meminggirnya etika dalam proses bermasyrakat dan berbangsa kita. etik harus dikembalikan peran sentralnya sebagai dasar kesadaran gerak dalam dinamika ekonomi, sosial, politik maupun budaya.

Donny Sofyan dalan artikelnya yang berjudul Perkembangan Gerakan-Organisasi Mahasiswa, Agenda ke Depan dan Parameter Ukuran Keberhasilan memberikan sebuah brainstorming, dan mencoba menyumbangkan sedikit gagasannya.

Pertama, sebagai faktor perekat bangsa guna mencegah kecenderungan disintegrasi dengan bekal “moral force” yang dimilikinya. Sebagai anasir fundamental dalam meneguhkan integritas bangsa. Dengan mengadopsi gagasan Dr. Marwah Daud Ibrahim, upaya ini dapat ditempuh dengan konsep SAKTI: Sinerji, bahwa tiap-tiap penggerak perubahan mesti merasa bahwa apa yang dilakukannya akan berlipat ganda hasilnya karena adanya integrasi dengan pihak lain; Akumulasi, bahwa betapapun kecilnya gerakan harus dihargai sebagai proses penyempurnaan perubahan itu sendiri; Konvergensi, bahwa meskipun berangkat pada muara yang berbeda tapi tetap bergerak menuju tujuan yang sama yaitu perubahan; Totalitas, bahwa sasaran gerakan hendaklah multidimensional; dan Inklusivitas, yakni adanya keinginan untuk melihat bahwa inisiator gerakan sebagai bagian dari kita, terlepas dari manapun oasisnya.

Kedua, membangun basis dan tradisi intektualitas. Perubahan dan rekayasa sosial (social engineering) mustahil tegak tanpa kokohnya basis dan tradisi intelektualitas. Ketika mahasiswa mengembangkan pemikirannya mereka tidak lantas merebut kavling dosen mereka. Perbedaan mendasar di antara keduanya adalah bahwa dosen semakin tidak berani menembus frontier (tapal batas) cara berpikirnya sendiri ketika otak semakin dijejali oleh banyak pengetahuan dan teori serta banyaknya kepentingan-kepentingan pribadi yang harus diamankan. Dosen cenderung menjadi peragu. Ditambah lagi kebiasaan berpikir disipliner yang dengan ketat membatasi bidang persoalan dan perhatiannya. Kecuali jika ia adalah sejatinya intelektual dan atau pernah menjadi mahasiswa aktivis. Ada baiknya kita kaji lebih dalam uraian Jalal menyangkut definisi intelektual:

Bila kita tarik benang merah definisi-definisi di atas maka seorang ilmuan yang tidak pernah menarik perhatian kepada perkembangan masyarakatnya; hanya sibuk dengan tugasnya di kampus sebagai pengajar, peneliti dan petugas administratif; tidak terpanggil untuk menyebarkan dan menenangkan nilai-nilai luhur dalam setiap napas kampus; tidak tergerak mengadakan perubahan dalam kemandegan dalam tradisi intelektual masyarakat kampusnya; mereka yang hanya menjejali mahasiswanya dengan teori-teori yang positivistik, bebas nilai (free values) dan tak pernah memberikan catatan-catatan kaki terhadap pengetahuan yang tidak manusiawi dan jahat semisal kapitalisme dan developmentalisme; tidak pantas disebut sebagai intelektual. Karena itulah dosen tidak pernah menjadi kekuatan pendobrak (revolver) bila dibandingkan dengan mahasiswa yang seringkali mereka lecehkan di ruang kuliah.

Ketiga, memperluas wawasan makro menyangkut pelbagai persolan inti kenegaraan. Ini dapat dilakukan dengan memperluas pengetahuan teoritis kalangan gerakan mahasiswa dalam bidang ekonomi, bisnis, politik, dan keamanan. Tapi, pengetahuan teoritis ini harus disempurnakan dengan informasi yang luas dalam bidang-bidang tersebut, baik melalui sumber primer, seperti pelaku langsung, atau sumber sekunder, semisal media massa. Ini mengharuskan kalangan gerakan mahasiswa memiliki jaringan informasi dan komunikasi yang luas, mengharuskan mereka membaca lebih banyak, dan bergaul lebih luas.

Keempat, meningkatkan lebih lanjut keterlibatan bukan hanya dalam dunia politik-keamanan, tapi juga keagamaan, ekonomi, atau pendidikan. Keterlibatan ini dapat dilakukan di tingkat wacana publik, asistensi kepada pemerintah untuk pengambil keputusan atau perumus kebijakan publik lewat lembaga think tank, maupun sebagai pelaku langsung. Jadi tidak sekadar monolitik, yang selama ini kerap menjadi mascot gerakan mahasiswa, termasuk gerakan mahasiswa sendiri. Kita tidak mendengar, misalnya, mahasiswa berdemonstrasi karena perpustakaan-perpustakaan kampus mereka yang kekurangan buku, atau karena kualitas para pengajarnya yang buruk. Calon-calon intelektual itu tidak pernah merasa gundah dengan peringkat pendidikan kita yang dari tahun ke tahun—menurut beberapa survei internasional—terus terperosok ke bawah.

Kelima, meningkatkan kemampuan gerakan mahasiswa dalam mempengaruhi pihak lain. Dunia politik praktis adalah dunia jaringan, kerja sama, aliansi, dan koalisi. Jangan pernah membayangkan bahwa gerakan mahasiswa bakal mengelola dan melakukan apapun sendiri. gerakan mahasiswa hanya menjadi bagian dari sebuah koalisi besar dalam melakukan mega proyek perubahan. Jadi, yang perlu dilakukan ke depan adalah mengembangkan kemampuan mempengaruhi pihak lain, memperkuat jaringan lobi ke kalangan politisi, pengusaha, media massa, dan militer, serta membangun akses yang kuat ke para pengambil keputusan dan penentu kebijakan.

Keenam, memperbanyak figur publik ke dalam berbagai bidang. Para peminat, pengamat, atau aktor dalam berbagai bidang harus dimunculkan. Artinya, harus ada spesialisasi di kalangan gerakan mahasiswa. Sejumlah orang yang mempunyai kelebihan intelektual yang lebih besar dapat diplot menjadi generalis yang bisa terlibat secara ilmiah dalam banyak bidang. Tapi, sebagian besar anggota gerakan mahasiswa punya satu spesialisasi yang dengan itu mereka dikenal masyarakat.

Dalam pasal 9 AD ART HMI tentang peran HMI secara jelas disebutkan bahwa HMI bereperan sebagai organisasi perjuangan. Dalam konteks ini, HMI sekarang harus berupaya keras merebut kembali tradisi intelektual yang pernah dimilikinya pada era 1960-an hingga awal 1970-an. Prinsip kembali ke kampus (back to campus) harus dipupuk melalui berbagai format aktivitas kemahasiswaan. Dalam hal ini orientasi kualitas harus dikedepankan daripada kuantitas.

Ciri gerakan intelektual yang dikembangkan HMI adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebajikan, kejujuran dan keadilan, serta penghargaan atas perbedaan pendapat. Sehingga atas dasar itulah, sejak HMI dilahirkan di tanah air tercinta ini, sikap kritisnya terhadap persoalan kebangsaan, kemahasiswaan dan keislaman, menyatu dalam aktivitasnya sebagai komunitas intelektual (intelectual community). Penegasan HMI sebagai gerakan intelektual ini setidaknya juga tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HMI yang bertujuan, menjadikan kader (Islam) sebagai insan akademis dan pengabdi yang mendorong cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam ridho Allah SWT.

Secara ideal mestinya setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diambil negara. Celakanya, sumber daya politik yang tersumbat di kalangan elit membuat demokrasi tak bisa memenuhi janji sebagai sistem sosial di mana rakyat (demos) adalah pemegang daulat (kratos) yang sebenarnya.  Demokrasi kita belakangan malah ditengarai kental bercorak elitis, memisahkan para pelaku dan pegiat demokrasi berdasar peran fungsional, bukan substansial.

Keganjilan praktek demokrasi kita ditandai dengan munculnya oligarki yang melulu melayani kepentingan segelintir elite di atas prioritas kebutuhan rakyat. Kinerja lembaga-lembaga demokrasi yang semakin rendah sejalan dan sebangun dengan merosotnya harapan rakyat terhadap prosedur demokrasi, menjurus ketidakpercayaan seperti terlihat pada peningkatan jumlah golput dalam banyak pilkada. 

Jika tak ada kesungguhan melakukan introspeksi dan beranjak menuju penguatan kelembagaan demokrasi, bukan tidak mungkin cita-cita konsolidasi demokrasi menuju kesejahteraan rakyat ke depan hanya hidup di angan-angan. Salah satu simpul kritis dalam tahapan konsolidasi demokrasi adalah tampilnya kelas pembaharu yang berperan sebagai pendorong dan pengawal demokratisasi. Demokrasi harus diukur secara substantif dan tak sebatas aspek prosedural seperti pemilihan umum. 

Tanpa kehadiran kelas pembaharu, proses demokratisasi hanya akan menghasilkan demokrasi yang berjalan tanpa sukma keadilan. Konsolidasi demokrasi melalui penguatan kelembagaan demokratis dan pembagian sumber daya politik rakyat melalui kerja-kerja emansipasi adalah medan perjuangan HMI yang mendesak untuk dilaksanakan. Karena itu inilah saatnya mobilitas HMI dikembalikan ke tengah-tengah rakyat. 

Kehendak untuk mendorong keluarga besar HMI ke tampuk kekuasaan, harus diimbangi dengan rasionalisasi mengapa kekuasaan itu perlu diperjuangkan, yaitu keberpihakan pada perbaikan nasib rakyat kebanyakan. Dalam hal ini HMI dapat bekerja memperkuat masyarakat madani (civil society) sebagai pengimbang kekuasaan negara dan pasar. Turunannya adalah upaya meningkatkan kapasitas warga, sehingga mampu berdaya dalam mobilitas ekonomi-politik. Dengan mengisi ruang kosong dalam sistem demokrasi, tentunya peran HMI semakin menemukan relevansinya dengan keinginan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Selaras dengan ini, HMI akan tetap hidup dan terus mampu menjalankan tugas sejarahnya, jika secara sungguh-sungguh mengonsentrasikan diri pada aktivitas perkaderan yang ditujukan kepada lahirnya kelas pembaharu yang mempunyai kedalaman akademik-intelektual, kemahiran komunikasi sosial, keterampilan teknokratis, serta komitmen sosial-politik yang memadai. 

BAB III

PENUTUP

A.      KESIMPULAN

HMI merupakan sebuah organisasi perjuangan yang telah lama hadir di Indonesia dalam menciptakan kader-kader sebagai leader di bangsa ini, HMI telah ikut berperan aktiv dalam kancah perpolitikan dan dimensi ruang social di bangsa yang telah merdeka 66 tahun silam.

Tidak dapat dipungkiri setelah berdirinya HMI di tahun 1947, HMI langsung memberi kontribusinya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa ini, yang saat itu sedang mengalami degradasi moral setelah dijajah ratusan tahun oleh bangsa luar. Ini juga dikarenakan alasan atau penyebab Lefran Pane menagmabil inisiatif untuk mendekalrasikan HMI.

Tidak mudah bagi HMI saat itu untuk mengambil peran dalam mempertahan NKRI dikarenakan tekanan-tekanan yang datang dari luar, bahkan banyak kader-kader HMI disaat itu dibunuh dan dimarginalkan oleh oknum-oknum yang bertentangan dengan HMI, terutama disebabkan oleh perbedaan ideologi. Namun semangat kader-kader HMI di saat itu tidak mudah luntur oleh ancaman dan tekanan, mereka terus mampu menunjukan eksistensinya dalam mengisi kemerdekaan dan member andil dalam membangun sebuah peradaban yang islami dan mampu membendung arus komunis yang saat sedang berkembang pesat di tanah air ini.

B.       SARAN

HMI tidaklah boleh terus terlena dengan romantisme masa lalu, haruslah ada perubahan di dalamtubuh HMI, dari semua lini, apakah secara struktural atau kultural di internal HMI sendiri. Persatuan menjadi modal dasar bagi HMI agar terus eksis.

Hmi juga harus mengingat bahwa ini adalah organisasi pengkaderan, dan inilah kita harus kembali kepada titah perjuangan yang sebenarnya. Tidak terus terseret ke arus politik, karena HMI bukan hanya mengurusi bidang politik.

Peningkatan kapasitas setiap kader juga harus ditingkatkan, buat apa kita sebagai organisasi besar tetapi kader yang kita miliki hanya penjadi pengekor tanpa kapasitas untuk diri sendiri. Moral para kader juga harus diperhatikan kembali.

Melakukan reformasi keagamaan untuk meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam bagi setiap individu anggota HMI, memperkokoh kembali tradisi intelektual HMI yang pernah diraihnya, sebagai pewaris dari generasisebelumnya, HMI harus menghindari kepentingan politik sesaat dan harus berani untuk melakukan koreksi, kritikan terhadap alumni HMI dimanapun berada, sebagai konsekuensi dari sifat indenpendensi HMI.

DAFTAR PUSTAKA

AD ART HMI hasil kongres XXV di Makasar Tahun 2006

Alvian Muhammad, Peran HMI sebagai Agen Perubahan dan Pengontrol Sosial (Agent of Change and Social Control) 2008

Alfaqirillah.”risalah pergerakan mahasiswa” Jakarta: lingkar pena, 2007

Karim, M. Rusli. HMI ; Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia,  Bandung : Mizan, 1997

Narwoko J. Dwi, Bagong Suyanto. 2011. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Muchtar, Sidratahta. HMI dan Kekuasaan. Prestasi Pustaka; Jakarta. 2006

Rahmat, Jalaluddin. Islam Aktual; Refleksi Sosial Seorang Cendikiawan Muslim. Mizan; Badung. 1991

Saidi, Ridwan. Pemudsa Islam dalam Dinamika Politik Bangsa. CV. Rajawali; Jakarta. 1984