BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Karakteristik khas pola gerakan HMI sejak awal berdirinya
adalah tidak memisahkan gerakan politik dengan gerakan keagamaan. Berpolitik
bagi HMI adalah suatu keharusan, sebab untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan
HMI haruslah dilakukan secara politis. Hal ini dikuatkan pula oleh pendiri HMI,
Lafran Pane, bahwa bidang politik tidak akan mungkin dipisahkan dari HMI, sebab
itu sudah merupakan watak asli HMI semenjak lahir. Namun hal itu bukan berarti HMI menjadi organisasi
politik, sebab HMI lahir sebagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan
(ormas), yang menjadikan nila-nilai Islam sebagai landasan teologisnya, kampus
sebagai wahana aktivitasnya, mahasiswa Islam sebagai anggotanya. Background
kampus dan idealisme mahasiswa merupakan faktor penyebab HMI senantiasa
berpartisipasi aktif dalam merespon problematika yang dihadapai umat dan
bangsa, jadi wajar jika HMI tetap memainkan peran politiknya dalam kancah
bangsa ini. Selain itu, argumentasi lain dikemukakan oleh Rusli karim dalam
tulisannya; “Walaupun HMI bukan organisasi politik, tetapi ia peka dengan
permasalahan politik. Bahkan kadang-kadang karena keterlibatannya yang sangat
tinggi dalam aktivitas politik ia dituduh sebagai kelompok penekan (pressure
group)”.
Watak khas pola gerakan politik HMI ini yang
terinternalisasi sejak kelahirannya ini menjadikan HMI senantiasa bersikap
lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas organisasinya, sehingga
kehati-hatian inilah yang melahirkan sikap moderat dalam aktivitas politik HMI.
Lahirnya sikap moderat ini sebagai konsekuensi logis dari kebijakan HMI
memposisikan dirinya harus senantiasa berada diantara berbagai kekuatan
kepentingan agar HMI bisa lebih leluasa untuk melakukan respon serta
kritisismenya dalam mencari alternatif dan solusi dari problematika yang
terjadi disekitarnya. Namun sebagai konsekuensi logis pula bagi HMI, dengan
sikap moderat dalam aktivitas politiknya ini, munculnya kecenderungan sikap
akomodatif dan kompromis
dengan kekuatan kepentingan tertentu, dalam hal ini penguasa.
Sikap politik HMI dalam proses kesejarahannya
memperlihatkan dinamika yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama
kaitannya antara sikap politik HMI dengan konsisi sosial politik yang terjadi
pada masa tertentu. Sedikitnya ada dua faktor yang mempengaruhi pola gerakan
HMI, yaitu; pertama faktor internal, faktor ini berupa corak pemikiran
keIslaman-keIndonesiaan yang dipahami HMI dan kultur gerakan HMI yang dibentuk
sejak kelahirannya; kedua faktor eksternal. HMI yang menegaskan dirinya
sebagai organisasi berbasis Islam dengan ajaran Islam sebagai landasan nilai
dalam gerakannya, tentunya tidak bisa dilepaskan dari komunitas Islam. HMI pun
menegaskan dirinya sebagai anak kandung umat Islam yang senantiasa akan
berjuang bersama-sama umat dan ditengah-tengah umat dalam memperjuangkan
terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah
SWT. Oleh karena
itu, pola gerakan HMI akan banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi
sosio-aspiratif umat Islam. Karena sosio-aspiratif ini pasti berbeda-beda
sesuai dengan perkembangan jaman, maka pola gerakan HMI dalam konteks ini pun
akan berubah sesuai dengan kondisi sosio-aspiratif umat Islam.
Harapan Organisasi HMI dideklarasikan (antara lain)
sebagai organisasi mahasiswa yang independen, kader Umat dan Bangsa, dan tidak
menjadi underbouw sebuah partai politik, termasuk partai politik Islam. Wajar
jika Jenderal (Besar) Sudirman saat itu menyambut HMI sebagai Harapan
Masyarakat Indonesia karena dalam HMI berkumpul orang terpelajar, yang tentunya
diharapkan dapat memberi manfaat bagi masa depan bangsanya. Ada warna
ke-Islaman dan ke-Bangsaan sejak kelahirannya. Tidak mengherankan, ketika RI
menghadapi perang kemerdekaan melawan Belanda, mereka juga mendirikan pasukan
bersenjata yang dikenal sebagai Corp Mahasiswa. Dengan cita-cita pendirian HMI
seperti itu, harus diakui, tidaklah mudah memegang khittah HMI di tengah
lingkungan keumatan dan kebangsaan selama ini. Pluralisme yang mewarnai umat dan bangsa tentu
menyulitkan formula HMI sebagai kader umat dan bangsa.
Dalam perjalanannya, HMI selalu ditarik ke kanan dan ke
kiri untuk berpihak kepada
salah satu kekuatan umat dan bangsa. Sikap independen sering menjadi
pertaruhan tidak mudah. Tidak jarang HMI dikesankan sebagai tidak independen
lagi.
Oleh
karena itu merujuk kondisi yang telah penulis paparkan diatas maka penulis
ingin membahas dengan lebih rinci tentang persoalan-persoalan tersebut dalam
makalah ini yang berjudul “Peran HmI Sebagai Pengontrol Sosial Dalam
Menyikapi Kebijakan Nasional ”
B.
RUMUSAN
MASALAH
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memang tidak bisa dilepaskan begitu saja
dari perannya sebagai Agen Of Social Control. Sifat, bentuk dan problematika yang dihadapinya sangat bercorak. Tentunya
dengan ciri khas tersendiri HMI menanggapi problematika perpolitikan
indonesia dalam menjawab tantangan zaman.
Oleh karena itu permasalahan rumusan masalah yang ingin penulis kaji adalah
berkaitan dengan:
1.
Pengertian Pengontrol Sosial
2.
Bagaimana
Peran HmI Sebagai Pengontrol Sosial
3.
Bagaimana
Peran HmI Dalam Menyikapi Kebijakan Nasional
Seperti telah disinggung di atas,
bahwasanya HMI tidak bisa pisah dari dari perannya begitu saja, dengan kekuatan
retorika yang dimainkan dan menjawab problematika Ke-Islaman dan Ke-Bangsaan
dalam menjawab tantangan zaman yang maju. Oleh karena itu, kajian ini untuk
melihat dinamika seajarah gerakan dan peran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
sangat perlu di kaji.
C.
TUJUAN
Makalah ini
bertujuan untuk menganalisa dan mengungkap efek positif dan negatif peran HMI dalam menyikapi
kebijakan nasional pasca pilpres 2014 di Indonesia penulis ingin mencoba
merealisasikan peran HMI di
Indonesia dan mengungkap
dinamika sosial pasca pilpres sehingga dapat direspon untuk mahasiswa maupun
masyarakat dan mempraktekkannya serta menjaga perdamaian Indonesia. Oleh karena itu tujuan masalah yang
ingin penulis kaji adalah berkaitan dengan:
1.
Pengertian Pengontrol Sosial (Social
Of Control)
2.
Bagaimana
Peran HmI Sebagai Pengontrol Sosial (Social Of Control)
3.
Bagaimana
Peran HmI Dalam Menyikapi Kebijakan Nasional
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
PENGERTIAN
PENGONTROL SOSIAL (SOCIAL OF CONTROL)
Adapun Pengertian Kontrol sosial menurut para pakar :
1.
Peter
I. Berger
Adalah berbagai cara yang digunakan
masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang.
2.
Roucek
& Warren
Adalah proses yang terencana atau
tidak terencan untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan
kebiasaan dan nilai-nilai kelompok tempat mereka tinggal.
3.
Soejono
Soekanto
Pengontrol sosial Adalah suatu
proses baik yang direncanakan atau tidak, yang bertujuan untuk mengajak,
membimbing bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan
kaidah-kaidah yang berlaku.
4.
Astrid S. Susanto
Pengontrol sosial atau Pengendalian
sosial adalah kontrol yang bersifat psikologis dan nonfisik karena merupakan
“tekanan mental” terhadap individu sehingga individu akan bersikap dan
bertindak sesuai dengan penilaian dalam kelompok tersebut.
5.
Joseph Roucek
Pengontrol sosial atau Pengendalian
sosial merupakan segala proses, baik yang direncanakan maupun yang tidak
direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat
agar mamtuhi kaidah, norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.
Untuk mengatasi perilaku menyimpang, masyarakat
harus melakukan pengendalian sosial atau kontrol sosial terhadap anggota
masyarakat agar menaati nilai dan norma yang berlaku sehingga tidak terjadi
penyimpangan sosial. Pengendalian sosial dilakukan dengan mengacu pada nilai
dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga siapapun yang melakukan
pengendalian sosial memiliki standar ukuran yang sama. Kesamaan ini diperlukan
agar tidak terjadi perbedaan cara pengendalian, sehingga kesewenang-wenangan
atau main hakim sendiri bisa dihindari. Oleh karena itu harus ada lembaga
sosial tertentu yang diberi tugas menjalankan pengendalian sosial di
masyarakat, di antaranya adalah lembaga kepolisian, pengadilan, adat dan tokoh
masyarakat.
Jadi, Kontrol sosial dapat disimpulkan
sebagai semua cara yang atau sarana yang digunakan untuk mengendalikan tingkah
laku warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku.
B.
PERAN HMI
SEBAGAI PENGONTROL SOSIAL (SOCIAL OF CONTROL)
Peran HmI
sebagai sosial control terjadi ketika ada hal yang ganjil didalam masyarakat
terlebih terjadi didalam pemerintahan kita yang sangat korup ini. Gagasan,
pendapat, serta ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa sangat berperan aktif dalam
menjaga, memperbaiki dan menjadikan nilai dan norma didalam masyarakat kembali
stabil dan bisa dikendalikan kembali. Norma dan moral sering dianggap remeh
oleh sebagian dari kita yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau
kelompok daripada kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnnya.
Era
globalisasi sepertinya menggerus organisasi HmI sebagai wadah dalam membentuk
kader yang paham akan peran dan fungsinya sebagai agen perubahan dan kontrol
sosial. Situasi memang telah berubah. Basis sosial mahasiswa memang telah
bertambah besar tetapi pemikiran mereka tidak lagi “elite”. kader HmI saat ini
lebih bersifat apatis tanpa mau memikirkan nasib masyarakat yang sebenarnya
menaruh harapan besar agar mahasiswa mampu melakukan perubahan. Sistem
pendidikan saat ini juga semakin memperkeruh suasana. Semakin maraknya
kapitalisasi pendidikan mengakibatkan proses pendidikan hanya dapat dirasakan
oleh mereka yang mempunyai kemampuan dalam segi financial. Akibatnya mereka
yang merasakan pendidikan adalah orang orang yang berstatus ekonomi mapan, yang
merasakan kenyamanaan dalam kondisi aktifitas sehari hari. Hal ini
berdampak kepada sulitnya mereka mencoba menyuarakan kondisi masyarakat yang
sebenarnya, karena mereka yang menyandang status sebagai mahasiswa merupakan
orang orang yang tidak merasakan bagaimana kondisi realita di masyarakat
Dalam konteks gerakan yang dibangun harus jujur dapat dikatakan masih jauh dari
harapan.
Ditengah
derasnya permasalahan Negara pasca pilpres, banyaknya pemetakan dan ketimpangan
dalam masyarakat, masyarakat menjadi korban dari politik yang di mainkan oleh
para elit politik, gerakan mahasiswa (lewat organisasi HMI) seperti tidak
menunjukan tajinya sebagai garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi
masyarakat. Kader HmI saat ini dipandang tak lebih dari sekadar kerumunan massa.
Hubungan antara kader HmI dengan masyarakat semakin menjauh. Hal ini
menyebabkan stigma masyarakat terhadap gerakan kader HmI saat ini cenderung kearah
negatif. Aksi aksi kader HmI dianggap sering menyebabkan kerusuhan dan
mengganggu stabilitas masyarakat. Peran media yang cenderung dipolitisasi oleh
berbagai pihak yang berkepentingan semakin mempengaruhi pola pikir masyarakat
untuk memberikan citra buruk terhadap gerakan kader HmI. Selain itu Gerakan
gerakan yang dibangun hanya sekedar menunjukan sebuah eksistensi sebagai
pelampiasan intelektual dari status kadernya. Aksi yang dilakukan tak lebih
untuk menunjukan pencitraan suatu organisasi agar dipandang konsisten dalam
melakukan gerakan.
Dinegara
kita ini, masyarakat khususnya masyarakat tingkat menengah kebawah sangat
merasakan bahwa pemerintah hanya memikirkan dirinya sendiri, beserta keluarga
mereka tentunnya. Banyak diantara mereka hanya mengumbar janji didalam
kampanye, baik pilkada, pilpres , dan lainnya. Hukum pun bisa dengan mudah
dibeli dengan uang. Korupsi sudah sangat memprihatinkan dinegara ini. Terlebih
biaya pendidikan yang teramat sangat mahal. Tentu hal ini tidak dirasakan bagi
mereka yang berduit dan berkantong tebal. Akan tetapi orang seperti kita ini
yang notabennya masyarakat golongan menengah kebawah sangat amat sangat
merasakannya. Inilah mengapa kita sebagai kader HmI harus bertindak serta
berperan aktif dengan ilmu dan kemampuan yang kita miliki.
Watak khas pola gerakan politik
HMI ini yang terinternalisasi sejak kelahirannya ini menjadikan HMI senantiasa
bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas organisasinya, sehingga
kehati-hatian inilah yang melahirkan sikap moderat dalam aktivitas politik HMI.
Lahirnya sikap moderat ini sebagai konsekuensi logis dari kebijakan HMI
memposisikan dirinya harus senantiasa berada diantara berbagai kekuatan
kepentingan agar HMI bisa lebih leluasa untuk melakukan respon serta
kritisismenya dalam mencari alternatif dan solusi dari problematika yang
terjadi disekitarnya. Namun sebagai konsekuensi logis pula bagi HMI, dengan
sikap moderat dalam aktivitas politiknya ini, munculnya kecenderungan sikap
akomodatif dan kompromis dengan kekuatan kepentingan tertentu, dalam hal ini
penguasa. Sikap politik HMI dalam proses kesejarahannya memperlihatkan dinamika
yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama kaitannya antara sikap
politik HMI dengan konsisi sosial politik yang terjadi pada masa tertentu.
Selain itu
sebagai mahasiswa harus menumbuhkan jiwa kepedulian sosial yang peduli terhadap
masyarakat lain. Hal ini dapat diwujudkan ketika pemerintah memberikan
kebijakan yang dirasa sangat merugikan rakyat. Akan tetapi wujud tingkah laku
tidak hanya dengan demo atau turun kejalan saja. Melainkan dari pemikiran,
diskusi atau debat dan yang lainnya. Kepedulian juga bisa ditunjukkan dengan
cara memberi bantuan moril dan materil kepada rakyat yang membutuhkan.
Kita
sebagai kader HmI sebaikknya harus selalu berfikir positif atas semua yang
terjadi dipemerintahan kita. Jangan biarkan pemikiran masyarakat bahwa kader
HmI hanya bisannya Cuma demo saja. Akan tetapi juga memberikan solusi dan hasil
yang seharusnya dapat memberikan dampak yang baik bagi Bangsa Indonesia.
HMI pada umumnya harusnya menjadi kawah candradimuka
yang melahirkan intelektual-intelektual progresif.Sudah seharusnya organisasi mahasiswa
melahirkan kader kader yang berjiwa kerakyatan, bukan kekuasaan. Tanpa
adanya koreksi dalam penentuan tiap langkah yang akan ditempuh oleh sebuah
organisasi dapat membawa organisasi ke arah yang salah dan besar
kemungkinan justru menjadi pemicu konflik disintegrasi. Beberapa pengalaman
mencatat bahwa organisasi mahasiswa telah bergeser menjadi “alat” bagi
kepentingan beberapa orang saja.
Perubahan adalah sesuatu yang mutlak terjadi di dunia
ini, sedangkan penyikapan secara matang, arif dan bijaksana dilandasi oleh
pemikiran yang realistis dan rasional merupakan suatu keharusan jika kita tidak
ingin ketinggalan atau bahkan hancur. Semoga kita masih yakin bahwa usaha dalam
merubah bangsa akan sampai ketujuan melalui gerakan HmI. Selain itu, argumentasi lain dikemukakan oleh Rusli karim dalam tulisannya;
“Walaupun HMI bukan organisasi politik, tetapi ia peka dengan permasalahan
politik. Bahkan kadang-kadang karena keterlibatannya yang sangat tinggi dalam
aktivitas politik ia dituduh sebagai kelompok penekan (pressure group)”.
C.
PERAN HMI
DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN NASIONAL
Usman Hamid
(2012) menyebut Indonesia saat ini sudah selayaknya diberi nama Indonesia
pasca-Reformasi. Impian impian Reformasi 1998 sudah berakhir. Periode perubahan
rezim sudah berlalu dan menghasilkan banyak perubahan: kebebasan sipil-politik
yang meluas, luruhnya supremasi militer, dan bangkitnya politik sipil melalui
sistem multipartai. Perubahan rezim kekuasaan dilaksanakan melalui jalan damai
yang terencana dan dilaksanakan secara berkala. Indonesia telah berada di jalur
konsolidasi demokrasipun sering dipuji sebagai negara demokrasi terbesar ketiga
di dunia dan negara muslim demokratis terbesar di dunia. Namun posisi itu bukan
jaminan bahwa bangsa Indonesia akan sampai pada cita-cita bersama. Menurut
Robert Dahl (1998) tantangan terbesar menuju demokrasi yang bermutu tinggi
adalah masalah pembagian sumber daya politik yang tidak merata.
Kader-kader
HMI dituntut untuk memiliki pendidikan setinggi-tingginya, berwawasan luas,
berpikir rasional, kritis dan objektif sekaligus bertanggung jawab atas
terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Sehingga HMI tidak
hanya sekedar "tidur" dan bersemedi di kantor-kantornya akan tetapi
HMI bersama rakyat membangun peradaban yang kuat. Selanjutnya, para kader HMI
harus senantiasa menginternalisasi dan mengoperasionalisasi spirit nilai ajaran
Islam dalam segenap praktek berorganisasinya
Menyaksikan kondisi ini, mau tidak mau HMI sebagai bagian
dari anak Bangsa dituntut untuk membuktikan komitmennya terhadap perjuangan
Ummat dan Bangsa, komitmennya terhadap perwujudan tatanan masyarakat adil
makmur yang diridhoi Allah SWT. Karena itu, Bangsa ini membutuhkan pembaharuan,
pembaharuan kebijakan agar bangsa ini dapat keluar dari situasi keterbelakangan
dan keterjajahan yang kita alami hari ini. HMI sebagai bagian integral dari
umat pada umumnya dan gerakan mahasiswa khususnya, dituntut untuk melakukan
upaya pemberdayaan sumber daya umat sebagai implementasi dari komitmen moral
dan intelektualnya. Komitmen semacam itu merupakan keharusan untuk menghadapi
tantangan yang demikian dahsyat. Untuk menyikapi dan menghadapinya,
mensyaratkan adanya kader dengan citra diri paripurna, komitmen dan integritas
yang mantap, sikap yang tegas, kemampuan intelektual, skill manajerial yang
profesional, dan kepemimpinan yang tanggguh.
Perjuangan ini tentu saja perjuangan panjang dan
membutuhkan manusia-manusia tangguh dan terorganisir rapih demi keberhasilan
perjuangan. Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak
terorganisir. Disinilah letak pentingnya HMI sebagai organisasi perjuangan dan
organisasi kader agar perjuangan kita berkelanjutan dan terorganisir baik
sehingga targetnya dapat tercapai. Namun HMI bukanlah organisasi tanpa
belitan masalah, berbagai persoalan internal dan eksternal turut membingkai
dalam dinamika HMI. Karena itu perlu adanya rancangan kerangka gerak lanjutan
untuk melakukan perubahan, pembaharuan dan pergerakan-perjuangan di HMI.
Salah satu upaya HMI dalam
pemberdayaan umat Islam khususnya dan bangsa pada umumnya dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk sosial ekonomi dan politik dilakukan HMI pada waktu
pembukaan kongres ke-20 di istana Negara Jakarta, 21 Januari 1995. Pada acara
pembukaan Kongres tersebut M.Zahya Zaini Ketua Umum PB HMI menyampaikan
pidatonya di hadapan tamu undangan termasuk Presiden Soeharto, pada intinya
Yahya Zaini mengatakan:
1. Harus adanya keseimbangan antaran
pembangunan dan politik, perkembangan mengesankan dibidang ekonomi kurang di
ikuti oleh bidang politik. Bukan kita ingin menyatakn bahwa kehidupan politik itu tidak berubah. Bidang
politik selama orde baru justru memperlihatkan kemampuannya untuk secara nyata
berhasil menciptakan stabilitas sehingga memungkinkan kita untuk hidup secara
damai dan terus dapat membangun.
2. Dalam persepektif pembangunan politik
kita, institusi-institusi politik atau badan-badan demokrasi belum maksimal
memainkan fungsi dan perannya. Akibatnya aspirasi masyrakat masih sering
tersumbat. Kondisi inilah yang menuntut pemerintah dan masyarakat untuk terus
menggelindingkan proses demokratisasi dengan bingkai-bingkai pancasila. Karena
demokrasi bukan untuk demokrasi, demokrasi adalah untuk melapangkan jalan bagi
terwujudnya tujuan nasional.
3. Dalam menghadapi permasalan yang ada
seperti, gejala penyalah gunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan, praktik kolusi
dan korupsi adalah cerminan tidak berfungsinya system nilai yang menjadi
control dalam landasan etik dari bekerjanya satu system. Itulah sebabnya
mengapa kita wajib untuk melakukan refleksi Kritis. Bagi HMI hal tersebut muncul
lantaran meminggirnya etika dalam proses bermasyrakat dan berbangsa kita. etik
harus dikembalikan peran sentralnya sebagai dasar kesadaran gerak dalam
dinamika ekonomi, sosial, politik maupun budaya.
Donny Sofyan dalan artikelnya yang berjudul Perkembangan
Gerakan-Organisasi Mahasiswa, Agenda ke Depan dan Parameter Ukuran Keberhasilan
memberikan sebuah brainstorming, dan mencoba menyumbangkan sedikit gagasannya.
Pertama, sebagai faktor perekat bangsa guna mencegah
kecenderungan disintegrasi dengan bekal “moral force” yang dimilikinya. Sebagai
anasir fundamental dalam meneguhkan integritas bangsa. Dengan mengadopsi
gagasan Dr. Marwah Daud Ibrahim, upaya ini dapat ditempuh dengan konsep SAKTI:
Sinerji, bahwa tiap-tiap penggerak perubahan mesti merasa bahwa apa yang
dilakukannya akan berlipat ganda hasilnya karena adanya integrasi dengan pihak
lain; Akumulasi, bahwa betapapun kecilnya gerakan harus dihargai sebagai proses
penyempurnaan perubahan itu sendiri; Konvergensi, bahwa meskipun berangkat pada
muara yang berbeda tapi tetap bergerak menuju tujuan yang sama yaitu perubahan;
Totalitas, bahwa sasaran gerakan hendaklah multidimensional; dan Inklusivitas,
yakni adanya keinginan untuk melihat bahwa inisiator gerakan sebagai bagian
dari kita, terlepas dari manapun oasisnya.
Kedua, membangun basis dan tradisi intektualitas.
Perubahan dan rekayasa sosial (social engineering) mustahil tegak tanpa
kokohnya basis dan tradisi intelektualitas. Ketika mahasiswa mengembangkan
pemikirannya mereka tidak lantas merebut kavling dosen mereka. Perbedaan
mendasar di antara keduanya adalah bahwa dosen semakin tidak berani menembus
frontier (tapal batas) cara berpikirnya sendiri ketika otak semakin dijejali
oleh banyak pengetahuan dan teori serta banyaknya kepentingan-kepentingan
pribadi yang harus diamankan. Dosen cenderung menjadi peragu. Ditambah lagi
kebiasaan berpikir disipliner yang dengan ketat membatasi bidang persoalan dan
perhatiannya. Kecuali jika ia adalah sejatinya intelektual dan atau pernah
menjadi mahasiswa aktivis. Ada baiknya kita kaji lebih dalam uraian Jalal
menyangkut definisi intelektual:
Bila kita tarik benang merah definisi-definisi di atas
maka seorang ilmuan yang tidak pernah menarik perhatian kepada perkembangan
masyarakatnya; hanya sibuk dengan tugasnya di kampus sebagai pengajar, peneliti
dan petugas administratif; tidak terpanggil untuk menyebarkan dan menenangkan
nilai-nilai luhur dalam setiap napas kampus; tidak tergerak mengadakan
perubahan dalam kemandegan dalam tradisi intelektual masyarakat kampusnya;
mereka yang hanya menjejali mahasiswanya dengan teori-teori yang positivistik,
bebas nilai (free values) dan tak pernah memberikan catatan-catatan kaki
terhadap pengetahuan yang tidak manusiawi dan jahat semisal kapitalisme dan
developmentalisme; tidak pantas disebut sebagai intelektual. Karena itulah
dosen tidak pernah menjadi kekuatan pendobrak (revolver) bila dibandingkan
dengan mahasiswa yang seringkali mereka lecehkan di ruang kuliah.
Ketiga, memperluas wawasan makro menyangkut pelbagai
persolan inti kenegaraan. Ini dapat dilakukan dengan memperluas pengetahuan
teoritis kalangan gerakan mahasiswa dalam bidang ekonomi, bisnis, politik, dan
keamanan. Tapi, pengetahuan teoritis ini harus disempurnakan dengan informasi
yang luas dalam bidang-bidang tersebut, baik melalui sumber primer, seperti
pelaku langsung, atau sumber sekunder, semisal media massa. Ini mengharuskan
kalangan gerakan mahasiswa memiliki jaringan informasi dan komunikasi yang
luas, mengharuskan mereka membaca lebih banyak, dan bergaul lebih luas.
Keempat, meningkatkan lebih lanjut keterlibatan bukan
hanya dalam dunia politik-keamanan, tapi juga keagamaan, ekonomi, atau
pendidikan. Keterlibatan ini dapat dilakukan di tingkat wacana publik,
asistensi kepada pemerintah untuk pengambil keputusan atau perumus kebijakan
publik lewat lembaga think tank, maupun sebagai pelaku langsung. Jadi tidak
sekadar monolitik, yang selama ini kerap menjadi mascot gerakan mahasiswa,
termasuk gerakan mahasiswa sendiri. Kita tidak mendengar, misalnya, mahasiswa
berdemonstrasi karena perpustakaan-perpustakaan kampus mereka yang kekurangan
buku, atau karena kualitas para pengajarnya yang buruk. Calon-calon intelektual
itu tidak pernah merasa gundah dengan peringkat pendidikan kita yang dari tahun
ke tahun—menurut beberapa survei internasional—terus terperosok ke bawah.
Kelima, meningkatkan kemampuan gerakan mahasiswa dalam
mempengaruhi pihak lain. Dunia politik praktis adalah dunia jaringan, kerja
sama, aliansi, dan koalisi. Jangan pernah membayangkan bahwa gerakan mahasiswa
bakal mengelola dan melakukan apapun sendiri. gerakan mahasiswa hanya menjadi
bagian dari sebuah koalisi besar dalam melakukan mega proyek perubahan. Jadi,
yang perlu dilakukan ke depan adalah mengembangkan kemampuan mempengaruhi pihak
lain, memperkuat jaringan lobi ke kalangan politisi, pengusaha, media massa,
dan militer, serta membangun akses yang kuat ke para pengambil keputusan dan
penentu kebijakan.
Keenam, memperbanyak figur publik ke dalam berbagai
bidang. Para peminat, pengamat, atau aktor dalam berbagai bidang harus
dimunculkan. Artinya, harus ada spesialisasi di kalangan gerakan mahasiswa.
Sejumlah orang yang mempunyai kelebihan intelektual yang lebih besar dapat
diplot menjadi generalis yang bisa terlibat secara ilmiah dalam banyak bidang.
Tapi, sebagian besar anggota gerakan mahasiswa punya satu spesialisasi yang
dengan itu mereka dikenal masyarakat.
Dalam pasal 9 AD ART HMI tentang
peran HMI secara jelas disebutkan bahwa HMI bereperan sebagai organisasi
perjuangan.
Dalam konteks
ini, HMI sekarang harus berupaya keras merebut kembali tradisi intelektual yang
pernah dimilikinya pada era 1960-an hingga awal 1970-an. Prinsip kembali ke
kampus (back to campus) harus dipupuk melalui berbagai format aktivitas
kemahasiswaan. Dalam hal ini orientasi kualitas harus dikedepankan daripada
kuantitas.
Ciri gerakan intelektual yang dikembangkan HMI adalah
menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebajikan, kejujuran dan keadilan,
serta penghargaan atas perbedaan pendapat. Sehingga atas dasar itulah, sejak
HMI dilahirkan di tanah air tercinta ini, sikap kritisnya terhadap persoalan
kebangsaan, kemahasiswaan dan keislaman, menyatu dalam aktivitasnya sebagai
komunitas intelektual (intelectual community). Penegasan HMI sebagai gerakan
intelektual ini setidaknya juga tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga HMI yang bertujuan, menjadikan kader (Islam) sebagai insan akademis dan
pengabdi yang mendorong cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang
adil dan makmur dalam ridho Allah SWT.
Secara
ideal mestinya setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk
menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diambil negara. Celakanya, sumber
daya politik yang tersumbat di kalangan elit membuat demokrasi tak bisa
memenuhi janji sebagai sistem sosial di mana rakyat (demos) adalah
pemegang daulat (kratos) yang sebenarnya. Demokrasi kita belakangan malah
ditengarai kental bercorak elitis, memisahkan para pelaku dan pegiat demokrasi
berdasar peran fungsional, bukan substansial.
Keganjilan
praktek demokrasi kita ditandai dengan munculnya oligarki yang melulu melayani
kepentingan segelintir elite di atas prioritas kebutuhan rakyat. Kinerja
lembaga-lembaga demokrasi yang semakin rendah sejalan dan sebangun dengan
merosotnya harapan rakyat terhadap prosedur demokrasi, menjurus
ketidakpercayaan seperti terlihat pada peningkatan jumlah golput dalam banyak
pilkada.
Jika
tak ada kesungguhan melakukan introspeksi dan beranjak menuju penguatan
kelembagaan demokrasi, bukan tidak mungkin cita-cita konsolidasi demokrasi
menuju kesejahteraan rakyat ke depan hanya hidup di angan-angan. Salah satu
simpul kritis dalam tahapan konsolidasi demokrasi adalah tampilnya kelas
pembaharu yang berperan sebagai pendorong dan pengawal demokratisasi. Demokrasi
harus diukur secara substantif dan tak sebatas aspek prosedural seperti
pemilihan umum.
Tanpa
kehadiran kelas pembaharu, proses demokratisasi hanya akan menghasilkan
demokrasi yang berjalan tanpa sukma keadilan. Konsolidasi demokrasi melalui
penguatan kelembagaan demokratis dan pembagian sumber daya politik rakyat
melalui kerja-kerja emansipasi adalah medan perjuangan HMI yang mendesak untuk
dilaksanakan. Karena itu inilah saatnya mobilitas HMI dikembalikan ke
tengah-tengah rakyat.
Kehendak
untuk mendorong keluarga besar HMI ke tampuk kekuasaan, harus diimbangi dengan
rasionalisasi mengapa kekuasaan itu perlu diperjuangkan, yaitu keberpihakan
pada perbaikan nasib rakyat kebanyakan. Dalam hal ini HMI dapat bekerja
memperkuat masyarakat madani (civil society) sebagai pengimbang
kekuasaan negara dan pasar. Turunannya adalah upaya meningkatkan kapasitas
warga, sehingga mampu berdaya dalam mobilitas ekonomi-politik. Dengan mengisi ruang kosong dalam
sistem demokrasi, tentunya peran HMI semakin menemukan relevansinya dengan
keinginan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Selaras dengan ini, HMI akan
tetap hidup dan terus mampu menjalankan tugas sejarahnya, jika secara
sungguh-sungguh mengonsentrasikan diri pada aktivitas perkaderan yang ditujukan
kepada lahirnya kelas pembaharu yang mempunyai kedalaman akademik-intelektual,
kemahiran komunikasi sosial, keterampilan teknokratis, serta komitmen
sosial-politik yang memadai.
BAB
III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
HMI merupakan sebuah organisasi perjuangan yang telah lama
hadir di Indonesia dalam menciptakan kader-kader sebagai leader di bangsa ini,
HMI telah ikut berperan aktiv dalam kancah perpolitikan dan dimensi ruang
social di bangsa yang telah merdeka 66 tahun silam.
Tidak dapat dipungkiri setelah berdirinya HMI di tahun 1947,
HMI langsung memberi kontribusinya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
bangsa ini, yang saat itu sedang mengalami degradasi moral setelah dijajah
ratusan tahun oleh bangsa luar. Ini juga dikarenakan alasan atau penyebab
Lefran Pane menagmabil inisiatif untuk mendekalrasikan HMI.
Tidak mudah bagi HMI saat itu untuk mengambil peran dalam
mempertahan NKRI dikarenakan tekanan-tekanan yang datang dari luar, bahkan
banyak kader-kader HMI disaat itu dibunuh dan dimarginalkan oleh oknum-oknum
yang bertentangan dengan HMI, terutama disebabkan oleh perbedaan ideologi.
Namun semangat kader-kader HMI di saat itu tidak mudah luntur oleh ancaman dan
tekanan, mereka terus mampu menunjukan eksistensinya dalam mengisi kemerdekaan
dan member andil dalam membangun sebuah peradaban yang islami dan mampu
membendung arus komunis yang saat sedang berkembang pesat di tanah air ini.
B.
SARAN
HMI tidaklah boleh terus terlena dengan romantisme masa
lalu, haruslah ada perubahan di dalamtubuh HMI, dari semua lini, apakah secara
struktural atau kultural di internal HMI sendiri. Persatuan menjadi modal dasar
bagi HMI agar terus eksis.
Hmi juga harus mengingat bahwa ini adalah organisasi
pengkaderan, dan inilah kita harus kembali kepada titah perjuangan yang
sebenarnya. Tidak terus terseret ke arus politik, karena HMI bukan hanya mengurusi
bidang politik.
Peningkatan kapasitas setiap kader juga harus ditingkatkan,
buat apa kita sebagai organisasi besar tetapi kader yang kita miliki hanya
penjadi pengekor tanpa kapasitas untuk diri sendiri. Moral para kader juga
harus diperhatikan kembali.
Melakukan reformasi keagamaan untuk meningkatkan dan
memperbaharui pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama
Islam bagi setiap individu anggota HMI, memperkokoh kembali tradisi intelektual
HMI yang pernah diraihnya, sebagai pewaris dari generasisebelumnya, HMI harus
menghindari kepentingan politik sesaat dan harus berani untuk melakukan
koreksi, kritikan terhadap alumni HMI dimanapun berada, sebagai konsekuensi
dari sifat indenpendensi HMI.
DAFTAR
PUSTAKA
AD ART HMI hasil kongres XXV di Makasar Tahun 2006
Alvian Muhammad, Peran HMI
sebagai Agen Perubahan dan Pengontrol Sosial (Agent of Change and Social
Control) 2008
Alfaqirillah.”risalah
pergerakan mahasiswa” Jakarta: lingkar pena, 2007
Karim, M.
Rusli. HMI ; Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia, Bandung : Mizan, 1997
Narwoko J.
Dwi, Bagong Suyanto. 2011. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Muchtar, Sidratahta. HMI dan Kekuasaan. Prestasi
Pustaka; Jakarta. 2006
Rahmat, Jalaluddin. Islam Aktual; Refleksi Sosial
Seorang Cendikiawan Muslim. Mizan; Badung. 1991
Saidi, Ridwan. Pemudsa Islam dalam Dinamika Politik
Bangsa. CV. Rajawali; Jakarta. 1984
