makalah peranan kebijakan dalam mengatasi masalah kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  LATAR BELAKANG

Dewasa ini di Indonesia terdapat beberapa masalah kesehatan penduduk yang masih perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dari semua pihak antara lain: anemia pada ibu hamil, kekurangan kalori dan protein pada bayi dan anak-anak, terutama di daerah endemic, kekurangan vitamin A pada anak, anemia pada kelompok mahasiswa, anak-anak usia sekolah, serta bagaimana mempertahankan dan meningkatkan cakupan imunisasi. Permasalahan tersebut harus ditangani secara sungguh-sungguh karena dampaknya akan mempengaruhi kualitas bahan baku sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

Salah satu ukuran untuk menggambarkan pencapaian hasil pembangunan suatu negara termasuk pembangunan bidang kesehatan digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa indikator IPM adalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Salah satu indikator kesehatan adalah umur harapan hidup sebagai ukuran pencapaian derajat kesehatan masyarakat. IPM negara Indonesia berada di peringkat 108 dari 177 negara di dunia, lebih rendah dari negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand.

Komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk yag berusia muda (0-14 tahun) sebesar 29,30%, usia produktif (15-64 tahun) sebesar 65,05 % dan usia lanjut (> 65 tahun) sebesar 5,65%. Dengan beban Tanggungan (Dependency Ratio) penduduk Indonesia pada tahun 2007 sebesar 53,73 %. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2006 sebesar 49,90%.

Dalam kehidupan kita tentu tidak lepas dari masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang dihadapi tentunya harus memiliki manajemen yang baik. Dan dalam hal ini, pemerintah turut campur tangan di bawahi oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Sebagai suatu lembaga yang mengatur jalannya sistem kesehatan di Indonesia, Kementrian Kesehatan sangat bertanggung jawab akan hal ini. Kemenkes selaku pembuat kebijakan kesehatan juga perlu melakukan analisis terhadap setiap kebijakan kesehatan yang dibuat supaya derajat kesehatan di Indonesia lebih terarah untuk mencapai Indonesia Sehat. Lebih lanjut penjelasan mengenai “peranan Kebijakan dalam mengatasi masalah Kesehatan Masyarakat”, akan dibahas dalam makalah ini.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah :

1.      Bagaimana Pengertian Kebijakan Kesehatan

2.      Bagaimana Peran Kebijakan dalam Kesehatan

3.      Bagaimana Perumusan Masalah Kesehatan

4.      Bagaimana Pendekatan Kebijakan Kesehatan

5.      Bagaimana Argumen Kebijakan Kesehatan

6.      Bagaimana Kebijakan Kesehatan di Indonesia

1.3. TUJUAN

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1.      Untuk Mengetahui Pengertian Kebijakan Kesehatan

2.      Untuk Mengetahui Peran Kebijakan dalam Kesehatan

3.      Untuk Mengetahui Perumusan Masalah Kesehatan

4.      Untuk Mengetahui Pendekatan Kebijakan Kesehatan

5.      Untuk Mengetahui Argumen Kebijakan Kesehatan

6.      Untuk Mengetahui Kebijakan Kesehatan di Indonesia

1.4. MANFAAT

Adapun manfaat yang ingin dikemukakan dalam makalah ini yaitu :

1.      Dapat menjadi referensi dan literatur bagi semua kalangan yang membutuhkan.

2.      Dapat menambah ilmu pengetahuan, serta melatih penulis berpikir secara kritis, analitik, dan logis dalam mengolah dan mengkaji data menjadi sebuah karya ilmiah

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.  PENGERTIAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang dimana merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Kebijakan merupakan Praktik pemerintahan yang ditujukan dan diarahkan untuk kepentingan seluruh interaksi sosial seperti kebijakan pertahanan nasional, kebijakan di bidang lingkungan, kebijakan di bidang ekonomi, dan kebijakan di bidang kesehatan. Sedangkan Kebijakan publik adalah Sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberi efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dimana hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik atau produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan suatu kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan legislatif (wakil rakyat) dimana hasil keputusan-keputusan eksekutif sebagai respons terhadap lingkungannya dan dipercayai akan bermanfaat pada perbaikan kondisi sosio-eknomis masyarakat serta disepakati atau disetujui oleh legislative.

Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang komplek dan tidak linear.

2.2  PERAN KEBIJAKAN DALAM KESEHATAN

Kebijakan kesehatan awalnya adalah hasil pengembangan dari analisis kebijakan publik. Akibat dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan analisis kebijakan dalam bidang kesehatan itulah akhirnya bidang kajian analisis kebijakan kesehatan muncul.

Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis kebijakan kesehatan memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya. Peran dan fungsi itu adalah:

a.     Adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada  masalah yang akan diselesaikan.

b.     Analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multi disiplin ilmu. Satu disiplin kebijakan dan kedua disiplin ilmu kesehatan. Pada peran ini analisis kebijakan kesehatan menggabungkan keduanya yang kemudian menjadi sub kajian baru dalam khazanah keilmuan.

c.   Adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.

d.  Memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan/keputusan yang sesuai atas suatu masalah yang awalnya tidak pasti.

e.   Dan analisis kebijakan kesehatan juga menelaah fakta-fakta yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan/diundangkan.

2.3  PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN

Masalah kebijakan, adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diindentifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Tingkat kepelikan masalah tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang dipandang paling panting.

Staf puskesmas yang kuat orientasi materialnya (gaji tidak memenuhi kebutuhan), cenderung memandang aspek imbalan dari puskesmas sebagai masalah mandasar dari pada orang yang punya komitmen pada kualitas pelayanan kesehatan.

Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah:

1.    Interdepensi (saling tergantung), yaitu kebijakan suatu bidang (energi) seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya (pelayanan kesehatan). Kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan Holistik, satu masalah dengan yang lain tidak dapat di piahkan dan diukur sendirian.

2.    Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data ini menimbulkan penafsiran yang beragam (a.l. gang-guan kesehatan, lingkungan, iklim, dll). Muncul situasi problematis, bukan problem itu sendiri.

3.    Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan.

4.    Dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.

5.    Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan.

2.4. PENDEKATAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Upaya untuk menghasilk informasi dan argumen, kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 1988).

1.    Pendekatan Empiris, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada (menyangkut fakta). Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Contoh, Analisis dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan, transportasi. Jenis informasi yang dihasilkan adalah Penandaan.

2.    berkaitan dengan penentuan harga atau nilai (beberapa nilai sesuatu) dari beberapa kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan bersifat Evaluatif. Contoh: setelah menerima informasi berbagai macam kebijakan KIA – KB, analis dapat mengevaluasi bermacam cara untuk mendistribusikan biaya, alat, atau obat-obatan menurut etika dan konsekuensinya.

3.    Pendekatan normatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu Tindakan apa yang semestinya di lakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi bersifat anjuran atau rekomendasi. Contoh: peningkatan pembayaran pasien puskesmas (dari Rp.300 menjadi Rp.1000) merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas. Peningkatan ini cenderung tidak memberatkan masyarakat.

4.    Pendekatan evaluatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu Ketiga pendekatan di atas menghendaki suatu kegiatan penelitian dan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disiplin ilmu yang relevan. Adapun model panelitian yang lazim digunakan adalah penelitian operasional, terapan atau praktis.

2.5. ARGUMEN KEBIJAKAN KESEHATAN

Kebijakan tidak hanya sekedar menghimpun data dan menghasilkan informasi. Analisis kebijakan juga harus memanfaatkan atau memindahkan informasi sebagai bagian dari argumen yang bernalar mengenai kebijakan publik untuk mencari solusi masalah kebijakan publik. Menurut Dunn (1988) struktur argumen kebijakan menggambarkan bagaimana analis kebijakan dapat menggunakan alasan dan bukti yang menuntun kepada pemecahan masalah kebijakan.

Berdasarkan struktur argumen, dapat diketahui bahwa seorang analisis kebijakan dapat menempuh langkah yang benar, dengan memanfaatkan informasi dan berbagai metode menuju kepada pemecahan masalah kebijakan; dan tidak sekedar membenarkan alternatif kebijakan yang disukai.

2.6 KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA

2.6.1. Isu strategis

a.         Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal

b.         Sistem perencanaan dan penganggaran departemen kesehatan belum optimal

c.         Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan masih kurang memadai

d.         Dukungan departemen kesehatan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan masih terbatas

2.6.2. Strategi kesehatan di Indonesia

a.       Mewyjudkan komitmen pembangunan kesehatan

b.      Meningkatkan pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan

c.       Membina sistem kesehatan dan sistem hukum di bidang kesehatan

d.      Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

e.       Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan

2.6.3. Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

a.    Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

b.    Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda

c.    Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat

2.6.4. Kebijakan program lingkungan sehat

a.       Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

b.      Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan

c.       Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

d.      Pengembangan wilayah sehat

2.6.5. Kebijakan program upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan

a.       Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

b.      Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

c.       Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

d.      Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana

e.       Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

2.6.6. Kebijakan program upaya kesehatan perorangan

a.       Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas III RS

b.       Pembangunan sarana dan parasarana RS di daerah tertinggal secara selektif

c.       Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit

d.      Pengadaan obat dan perbekalan RS

e.       Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

f.        Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga

g.       Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

2.6.7. Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit

a.       Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko

b.      Peningkatan imunisasi

c.       Penemuan dan tatalaksana penderita

d.      Peningkatan surveilans epidemologi

e.       Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit

2.6.8. Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat

a.       Peningkatan pendidikan gizi

b.      Penangulangan KEP, anemia gizi besi, GAKI, kurang vitamin A, kekuarangan zat gizi mikro lainnya

c.       Penanggulangan gizi lebih

d.      Peningkatan surveilans gizi

e.       Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

2.6.9. Kebijakan program sumber daya kesehatan

a.       Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

b.      Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin

c.       Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

2.6.10. Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

a.       Pengkajian dan penyusunan kebijakan

b.      Pengembangan sistem perencanaan dan pengangaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan

c.       Pengembangan sistem informasi  kesehatan

d.      Pengembangan sistem kesehatan daerah

e.       Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan

2.6.11. Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan

a.       Penelitian dan pengembangan

b.      Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian

c.       Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan

BAB III

PENUTUP

3.1.   KESIMPULAN

Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah Interdepensi (saling tergantung), Subjektif, Artifisial, Dinamis dan Tidak terduga.

Upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen, analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 1988).

Menurut Dunn (1988) struktur argumen kebijakan menggambarkan bagaimana analis kebijakan dapat menggunakan alasan dan bukti yang menuntun kepada pemecahan masalah kebijakan.

Kebijakan kesehatan di Indonesia, yaitu Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kebijakan program lingkungan sehat, Kebijakan program upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan, Kebijakan program upaya kesehatan perorangan, Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit, Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat, Kebijakan program sumber daya kesehatan, Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan.

3.2. SARAN

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam masalah kesehatan, disarankan dilakukan dahulu analisis kebijakan kesehatan. Dengan demikian, dapat memberikan keputusan yang fokus pada  masalah kesehatan yang akan diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Faslah, asrony. 2010 Kebijakan Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan, http:// edukasi. kompasiana.com 2010/12/09/ kebijakan-dalam-bidang-pendidikan-dan-kesehatan/ di akses 19 oktober 2012

Sofyan. 2012 Kebijakan Kesehatan, http://id. kebijakan-kesehatan.html di akses 19 Oktober 2012